Awal 2025, pertumbuhan PDB diperkirakan mencapai 4,91% (yoy), sedikit menurun dari 5,02% pada kuartal IV 2024 . Survei Reuters lainnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 berada di kisaran 4,8%, di bawah target pemerintah 5,2% . Neraca perdagangan masih mencatat surplus—sepanjang kuartal I 2025 tercatat USD 3,45 miliar (Januari), USD 3,12 miliar (Februari), dan USD 4,33 miliar (Maret)—menjaga surplus selama 57 bulan berturut-turut . Namun, inflasi tahunan April 2025 terjaga pada 1,95% (yoy), disertai deflasi bulanan pada Januari (-0,76%) dan Februari (-0,48%), sebelum lonjakan inflasi bulanan 1,65% pada Maret menjelang Ramadan . Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2024 tercatat 4,91% dengan jumlah pengangguran 7,47 juta orang, menunjukkan risiko kerawanan sosial akibat perlambatan ekonomi . Dari sisi fiskal, defisit APBN 2025 dirancang 2,53% PDB (Rp 616,2 triliun) dengan realisasi hingga Maret Rp 104,2 triliun (0,43% PDB), sementara rasio utang pemerintah diproyeksikan mencapai 40,1% PDB . Untuk menyikapi tantangan ini, diperlukan sinergi kebijakan moneter, fiskal, serta percepatan transformasi digital dan ekonomi hijau.
Kondisi Ekonomi Makro
Pertumbuhan Ekonomi
Menurut survei Reuters, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 diperkirakan 4,91% secara tahunan, turun dari 5,02% pada kuartal IV 2024 . Secara kuartalan, ekonomi kemungkinan mengalami kontraksi 0,89%, mencerminkan perlambatan aktivitas ekonomi di awal tahun . Berbagai lembaga seperti LPEM UI memproyeksikan pertumbuhan 5,1%, ADB dan AMRO masing-masing 5,0%, sedangkan Bank Indonesia memproyeksikan rentang 4,7%–5,5% untuk 2025, mencerminkan kehati-hatian pasar terhadap prospek ekonomi .
Inflasi
Badan Pusat Statistik melaporkan inflasi tahunan (yoy) April 2025 sebesar 1,95% dengan IHK pada level 108,47 . Kondisi volatilitas harga tercermin dari deflasi bulanan sebesar 0,76% pada Januari dan 0,48% pada Februari, diikuti lonjakan inflasi bulanan 1,65% pada Maret 2025 menjelang Ramadan dan Idul Fitri .
Pasar Tenaga Kerja
Data Sakernas Agustus 2024 menunjukkan TPT nasional 4,91% dengan jumlah pengangguran sebesar 7,47 juta orang . Pengangguran perkotaan (5,79%) lebih tinggi dibandingkan pedesaan (3,67%), dan lulusan SMK/SMA menghadapi risiko skills mismatch yang menambah kerawanan kelompok muda .
Neraca Perdagangan dan Nilai Tukar
Neraca perdagangan mencatat surplus USD 3,45 miliar pada Januari, USD 3,12 miliar pada Februari, dan USD 4,33 miliar pada Maret 2025, mempertahankan surplus selama 57 bulan berturut-turut . Meski demikian, nilai tukar Rupiah tertekan, melemah dari Rp 16.259 per USD pada Januari menjadi sekitar Rp 16.380 per USD pada pertengahan Januari setelah penurunan suku bunga BI, akibat arus modal keluar dan sentimen global negatif .
Tantangan Utama
Ketergantungan pada Komoditas dan Ekspor
Permintaan ekspor lesu, terutama dari China, menekan pertumbuhan ekspor menjadi hanya 3,16% yoy pada Maret 2025, terendah dalam sembilan bulan terakhir . Kenaikan royalti mining pada komoditas seperti nikel (dari 10% menjadi 14–19%), batu bara, tembaga, dan emas bertujuan memperkuat penerimaan negara, namun berisiko menggerus investasi dan produksi industri tersebut .
Keterbatasan Fiskal dan Utang Publik
Defisit APBN 2025 dirancang senilai Rp 616,2 triliun atau 2,53% PDB, dengan realisasi hingga Maret mencapai Rp 104,2 triliun (0,43% PDB) . World Bank memproyeksikan rasio utang pemerintah naik menjadi 40,1% PDB pada 2025 . Rasio penerimaan negara diperkirakan turun ke 11,9% PDB, di bawah target 12,3%, menandakan perlunya perbaikan basis pajak dan efisiensi penerimaan .
Infrastruktur dan Transformasi Digital
Anggaran Kementerian PUPR 2025 mengalami efisiensi signifikan—pagu non‑rupiah turun menjadi Rp 16,31 triliun dan rupiah murni Rp 13,26 triliun, 38,91% lebih rendah sebelum efisiensi Inpres—yang dapat memperlambat pembangunan infrastruktur fisik . Di sisi lain, ekonomi digital menunjukkan momentum kuat; nilai transaksi pembayaran digital diproyeksikan mencapai Rp 2.908,59 triliun pada 2025, meningkat 16,73% dari Rp 2.491,68 triliun pada 2024 .
Peluang
Investasi Asing Langsung dan Ekonomi Digital
Investasi asing langsung (FDI) tumbuh 12,7% yoy menjadi Rp 230,4 triliun pada Q1 2025, mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek jangka menengah Indonesia . Sektor digital, terutama pembayaran dan pinjaman daring, siap mendorong inklusi keuangan dan efisiensi bisnis nasional .
Ekonomi Hijau dan Energi Bersih
Pemerintah memperkuat komitmen implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mendukung transisi energi bersih dan target pengurangan emisi mandiri 31,89% (hingga 43% dengan dukungan) pada 2030, membuka peluang investasi hijau dan pertumbuhan sektor energi terbarukan .
Solusi
Kebijakan Moneter yang Fleksibel
Bank Indonesia mempertahankan BI‑Rate 5,75% pada April 2025 untuk menjaga inflasi 2,5±1% dan mendukung pertumbuhan, dengan ruang untuk penurunan suku bunga total 50 bps sepanjang 2025 jika memadai .
Kebijakan Fiskal yang Berkelanjutan
Optimalisasi APBN melalui pengefisienan belanja, perluasan basis pajak, dan penerbitan obligasi hijau dapat memperkuat penerimaan negara serta mendanai infrastruktur ramah lingkungan . Hingga Februari 2025, realisasi pendapatan negara (Rp 316,9 triliun) masih tertinggal dari belanja (Rp 348,1 triliun), menegaskan urgensi peningkatan efisiensi penerimaan .
Reformasi Struktural dan Peningkatan Kualitas SDM
Program PKH, KIP Kuliah, dan pelatihan vokasi perlu diperluas untuk meningkatkan employability, terutama bagi lulusan SMK/SMA, mengurangi mismatch di pasar tenaga kerja dan memitigasi risiko pengangguran struktural .
Akselerasi Transformasi Digital dan Ekonomi Hijau
Dorong digitalisasi UMKM lewat pelatihan teknologi keuangan dan akses e‑commerce, serta insentif pajak untuk proyek ramah lingkungan. Sinergi antara percepatan ekonomi digital dan ekonomi hijau akan menciptakan lapangan kerja baru, diversifikasi ekonomi, dan pertumbuhan inklusif .
Kesimpulan
Sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan reformasi struktural, didukung percepatan transformasi digital dan transisi ke ekonomi hijau, menjadi kunci untuk membalikkan tren perlambatan dan mencapai pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan di Indonesia.
